Rapat Kerja Propinsi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)

Rakerpropsu I 

Hotel Grand Antares Medan

3 November 2012

Perkembangan Perjuangan UUK

Salam Sejawat di penjuru dunia,
Berikut adalah perkembangan perjuangan UUK yang telah terjadi.
1. Paska aksi di DPR, komisi 9 menulis surat resmi untuk memproses UUK kepada Baleg DPR RI. kemudian DPR mengatakan bahwa masalah bukan hanya di DPR tapi juga di eksekutif (MENKES). Segala upaya via jalur normal kandas.

2. Aksi damai di Depkes diakukan dengan dukungan dari elemen perawat DKI, Jabar dan Banten serta mahasiswa (jumlah lebih sedikit dari aksi di DPR). issu yang disampaikan adalah dosa2 depkes terhadap perawat seperti: standard kompetensi perawat tidak disahkan sejak tahun 2002, 15 profesi lain yang mengusulkan lebih lambat (sekitar 2007) telah disahkan. PTT tidak ada bagi perawat, tapi ada bagi profesi lain, Desa Siaga tidak mengikutsertakan perawat Perkesmas sebagai bentuk pelayanan komunitas dihapuskan. usulan amandemen kepmenkes 1239/2001 tidak dijalankan bahkan berencana membuat SK baru yang mengebiri peran organisasi profesi. dll

3. Penyelenggaraan Mukernaslub

4. Pengirman sms ke presiden

5. Paska aksi tersebut, Mensesneg memanggil PPNI untuk beraudiensi. mereka mendukung penuh UUK dan segera di proses bila telah tiba dari DPR

6. melibatkan PPNI di Mensesneg dalam rapat koordinasi antar departemen terkait keberadaan perawat

7. Staff ahli baleg (23/6) mengundang PPNI untuk presentasi paparan urgensi UUK segera disahkan.

8. Sehari setelah itu (24/6), Anggota Baleg, mengundang secara resmi PPNI untuk menyampaikan UUK di hadapan dewan.

9. Menkes mengudang PPNI untuk beraudiensi dengan PPNI (26/6). beliau intinya sangat mendukung UUK, menyetujui amandemen Kepmenkes 1239/2001, menyetujui KNKP (komite kompetensi nasional perawat) yang dibentuk PPNI dll. termasuk hambatan PPNI yang selama ini dirasakan akan diratakan. 

Surat-surat permohonan audiensi sebelumnya tidak pernah ditanggapi.Sekarang PPNI sedang sibuk memperbaiki draf masukan dari para anggota dewan. disisi lain PPNI sedang sibuk berkonsolidasi untuk menyiagakan pasukan dan membangun pemahaman atas pentingnya UUK. Bila dukungan peraturan telah ada, semua perangkat telah siap, karena kami sesungguhnya terus bekerja, maka wahai teman, sisih kan barang sedikit waktu kita untuk profesi kita, tempat di mana kita hidup.
Sepertinya tidak ada yang tidak mungkin dalam perjuangan, kuncinya adalah optimis dan selalu bergerak, momen ini adalah momen yang sangat menentukan.

TETAP FOKUS, BILA BELUM BISA BERJUANG, JANGAN MENJADI PENGHALANG,
MAJU TERUS PERAWAT INDONESIA.
DARAH DAN SPIRIT PERAWAT HARUS LEBIH DOMINAN DARI SPIRIT DAN DARAH LAIN.
NASIB PERAWAT DITENTUKAN OLEH PERAWAT ITU SENDIRI
SALAM PERJUANGAN !

Forum peduli perawat garut
http://fppgarut.webs.com

Undang-undang Keperawatan, Pentingkah? » The Globe Journal

Undang-undang Keperawatan, Pentingkah? » The Globe Journal

Media Indonesia - Perawat RS WZ Johannes Kupang Unjuk Rasa Pasien Telantar

Media Indonesia - Perawat RS WZ Johannes Kupang Unjuk Rasa Pasien Telantar

Media Indonesia - Nasib Perawat di Indonesia masih Terpinggirkan

Media Indonesia - Nasib Perawat di Indonesia masih Terpinggirkan

Daftar Anggota PPNI online

MEKANISME PENDAFTARAN ANGGOTA

Pendaftaran anggota dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu
a.    Pendaftaran secara individu melalui portal SIM Keanggotaan online
b.    Pendaftaran anggota melalui komisariat terkait

Secara mendasar, walaupun anggota melakukan pedaftaran secara online di portal simk , tetapi sebenarnya anggota melakukan pendaftaran di wilayah/kabupaten tempat kerja / tempat tinggalnya.

1. Pendaftaran secara individu dilakukan dengan tahapan berikut :
a. Calon anggota membuka http://simk.inna-ppni.or.id
b. Calon anggota selanjutnya dapat membuka menu pendaftaran anggota
c. Lalu akan muncul form yang dapat diisi sesuai dengan data calon anggota

2. Setelah calon anggota mendaftar, maka selanjutnya calon anggota melakukan pembayaran iuran keanggotaan kepada pengurus komisariat/kabupaten kota

3. Selanjutnya, pengurus kabupaten kota WAJIB menyetorkan pembayaran iuran keanggotaan ke pengurus PPNI Propinsi dan pengurus PPNI Pusat

4. Pengurus kabupaten kota wajib mengirimkan bukti penyetoran iuran keanggotaan anggotanya ke pengurus  PPNI Propinsi dan Pengurus PPNIPusat sebagai dasar Pengurus PPNI propinsi dan PPNI Pusat melakukan verifikasi iuran keanggotaan.

5. Bila PPNI pusat sudah menerima bukti setoran atas iuran keanggotaan dari pengurus PPNI kabupaten, maka bagian SIM Keanggotaan PPNI akan melakukan verifikasi data dan secara komputerisasi, no keanggotaan akan muncul.

6. Bila no keanggotaan telah didapat, calon anggota sudah secara resmi menjadi anggota PPNI

7. Anggota dapat menggunakan no anggota untuk melakukan Log in dengan password standar yang diberikan oleh system

8. Setelah Login, anggota dapat merubah passwordnya.

9. Selanjutnya anggota juga bisa mengecek berapa jumlah SKP yang telah diperolehnya.

10. Anggota dapat melihat informasi detail mengenai :
a. Berita/ News tentang keprofesian
b. Informasi kegiatan ilmiah
c. Informasi lowongan kerja
d. Daftar anggota PPNI di komisariatnya

KARTU TANDA ANGGOTA DAN REGISTRASI TAHUNAN ANGGOTA
1. Masa Berlaku Kartu Tanda Anggota adalah  5 tahun sejak awal mendaftar.

2. No Keanggotaan PPNI akan diregistrasi ulang setiap tanggal 1 – 30 Januari setiap awal tahun.

3. Registrasi ulang No Keanggotaan dilakukan dengan melakukan pembayaran :
1. Iuran ICN tahunan sebesar Rp. 24.000,-
2. Iuran Keanggotaan tahunan sebesar Rp. 96.000,-
Pembayaran Iuran tersebut dilakukan melalui pengurus komisariat / kabupaten kota

4. Bagi Anggota yang tidak melakukan registrasi ulang tersebut, maka status keanggotaannya akan menjadi anggota pasif.

5. Bila sampai tanggal 30 maret Anggota tetap tidak melakukan registrasi ulang, maka status keanggotaan akan dihapus dari simk ppni

ANGGOTA PPNI DAN PERHITUNGAN SKP

1. Segala bentuk rekomendasi hanya akan diberikan PPNI kepada perawat yang terdaftar secara benar sebagai anggota PPNI

2. SKP yang diperoleh anggota PPNI dari setiap kegiatan pelatihan, seminar ataupun yang lainnya, akan teradministrasi secara  otomatis di database SIMK PPNI dan akan berguna untuk melakukan perpanjangan STR.

3. Bila tidak terdaftar sebagai anggota PPNI, maka secara sistem, SKP yang diperoleh perawat tersebut tidak akan terdata didatabase SIMK PPNI. dan secara administrasi, SKP tersebut tidak akan berguna.

4. PPNI HANYA AKAN MEMBERIKAN REKOMENDASI PERPANJANGAN STR BAGI ANGGOTANYA SAJA. jadi pastikan bahwa anda terdaftar secara benar sebagai anggota PPNI.

SIM KEANGGOTAAN ONLINE PPNI

Monday, 23 April 2012 17:23

 

Sistem Informasi Manajemen Keanggotaan PPNI (SIMK PPNI) merupakan sistem yang dikembangkan untuk melakukan pendataan anggota secara online dengan tujuan untuk mempermudah proses recruitement dan collecting data anggota.
Melalui SIMK Online ini, PPNI berusaha melakukan pembenahan seoptimal mungkin untuk menata dan mengelola data anggota sehingga hak dan kewajiban anggota dapat terpenuhi dengan baik dan tepat.
SIMK PPNI dikembangkan sesuai dengan AD/ART PPNI, tentang keanggotaan





Secara mendasar, dengan pengembangan sistem ini, maka keanggotaan PPNI akan sangat jelas. sebagai konsekuensinya, PPNI akan sangat konsen untuk menjalankan fungsinya antara lain :

1. Sebagai wadah tenaga keperawatan yang memiliki kesatuan kehendak sesuai dengan posisi jabatan, profesi dan lingkungan untukmencapai tujuan organisasi
2. Mengembangkan dan mengamalkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada program-program pembangunan manusia secara holistic tanpa membedakan golongan, suku, keturunan, agama/kepercayaan terhadap Tuhan YME
3. Menampung,memadukan,menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tenaga keperawatan serta mengembangkan keprofesian dan kesejahteraan tenaga

Selain itu, PPNI Juga akan secara selektif melakukan proses-proses penguatan dan pembelaan terhadap anggota.

sumber: http://www.inna-ppni.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=38

Ngogesa Sitepu Hadiri Penyerahan Speedboat Dinkes dan Pelantikan PPNI Langkat » Menuju Langkat Sehat dan Sejahtera | Harian Sumut Pos

Ngogesa Sitepu Hadiri Penyerahan Speedboat Dinkes dan Pelantikan PPNI Langkat » Menuju Langkat Sehat dan Sejahtera | Harian Sumut Pos

Fakultas Keperawatan USU dan Dinkes Langkat Khitan Ratusan Murid - Harian Analisa

Fakultas Keperawatan USU dan Dinkes Langkat Khitan Ratusan Murid - Harian Analisa

Kunker Komisi IX DPR RI ke Sumut

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Ke Sumatera Utara Momentum Menjaga Kontinuitas Perjuangan Terhadap Perlindungan Masyarakat dan Perawat

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI KE SUMATERA UTARAKetua PPNI Provinsi Sumatera Utara: Evi Karota Bukit, SKp.MNS

Medan, 27 Februari 2012, Kunjungan PANJA RUU Keperawatan Komisi IX DPR RI ke Sumatera Utara adalah dalam rangka Persiapan proses Pembahasan RUU Keperawatan yang sedang berproses sebagai Inisiatif DPR RI, Kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendapatkan masukan-masukan sebagai bahan UU keperawatan yang akan dibuat.

Perawat sudah banyak berperan dalam pembangunan Kesehatan di Indonesia, namun peran perawat tersebut tidak pernah diperhatikan apalagi dihargai secara khusus sebagai bagian dari upaya nasional, perawat sangat dibutuhkan selagi ada masalah dalam pelayanan kesehatan tetapi sering ditinggalkan dalam penetapan kebijakan kesehatan baik local maupun nasional, perlindungan terhadap perawat yang melakukan pelayanan sangatlah lemah yang berarti juga lemahnya perlindungan pada masyarakat yang mendapat pelayanan perawat.

Tak terbantahkan dengan kedekatannya dengan masyarakat perawat telah melayani masyarakat sampai pada kondisi dan daerah yang paling perifer dengan segala keterbatasan namun pelayanan kesehatan tetap harus dilakukan, disisi lain perawat sering dianggap dan dituduh melanggar hukum dan tidak sedikit yang diciduk bahkan ditangkap. Perlakuan tidak adil terhadap perawat harus dihentikan agar perawat Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak lagi untuk melayani masyarakat dengan tettap terjamin perlindungan dan kesejahteraannya.

Perawat adalah tenaga Kesehatan terbanyak dengan keilmuan yang cukup luas perlu diberi kesempatan untuk melayani pasien sesuai dengan keluasan keilmuannya, disamping itu perawat adalah tenaga kesehatan yang paling lama bersama pasien, sehingga dalam pelaksanaan praktik/pelayanannya perawat perlu di berikan pengaturan yang lebih baik dari saat ini. Pengaturan Perawat yang dibutuhkan sesuai dengan peerkembangan Profesi perawat adalah dalam bentuk UU keperawtan yang juga sebagai perlindungan masyarakat dan Perawat sekaligus.

Di masyarakat (Komunitas) perawat adalah Potensi luar biasa yang belum termanfaatkan oleh Negara, yang mana saat ini kita sedang menghadapi tingginya angka Kematian Ibu dan Bayi, Pencapaian MDGs, yang sebenarnya Perawat mampu melakukan itu dengan difasilitasi oleh pengaturan yang kuat dalam bentuk UU keperawatan.

UU keperawatan akan berdampak padai peningkatan Kualitas praktik Perawat yang dapat dilihat dari indiikator  Kepuasan Pasien dilayani secara Parpurna, menurunnya Infeksi nosokomial, menurunnya angka hjatuh, angka kesalahan obat, dan dapat menurunkan masa rawat yang sangat menjadi sorotan di dunia perasuransian saat ini.

Di kancah Internasional secara Individu Perawat Indonesia telah berupaya berkompetisi dengan perawat-perawat negara lain namun belum cukup mewakili bangsa kita untuk dapat disetarakan perkembangan profesi perawat dengan Negara lain karena sistem Keperawatan di Indonesia belum kokoh dan sistem kita tidak diakui oleh Negara lain karena tidak adanya UU Keperawatan yang menjamin adanya Konsil Keperawatan Indonesia sebagai Badan Autoregulatory . Dibanyak Negara Perawat Indonesia terjadi DOWN GRADE tidak mendapat pengakuan yang sama dengan Perawat lain karena Indonesia belum punya Sistem. Jawaban dari berbagai permasalahan diatas adalah disegerakannya pengesahan UU Keperawatan sebagai regulasi yang kuat yang pada hakekatnya mengatur Sistem Keperawatan di Indonesia agar masyarakat dan perawat dilindungi serta adanya jaminan kesejahteraan dan kondusifitas dalam praktik..

Dalam kesempatan KUnjungan kerja Komisi IX DPR RI di SUMUT kali ini PPNI berusaha memfasilitasi agar terkumpul bahan-bahan dan evidence yang bermanfaat untuk undang-undang Keperawatan sekaligus memberikan dukungan penuh dan Kawalan proses UU Keperawatan.

SK Pengurus PPNI Kab.Langkat periode 2012-2016

Rakernas Luar Biasa PPNI Menyikapi Terhambatnya Proses Pengundangan RUU Keperawatan - myzone.okezone.com

Rakernas Luar Biasa PPNI Menyikapi Terhambatnya Proses Pengundangan RUU Keperawatan - myzone.okezone.com

Bupati Langkat Bantu Speedboat Untuk Pelayanan Kesehatan

11/04/2012. 16.52.00 WIB


LangkatOnline.Com
Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH menyerahkan satu unit speedboat kepada Kadis Kesehatan Langkat Herman Sadeck ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis dalam acara pelantikan kepengurusan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kab.Langkat yang berlangsung di Serambi Jentramalay rumah dinas bupati di Stabat, Rabu (11/4).

Manfaatkan sarana ini dengan sebaik-baiknya guna memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pesisir pantai, kata Bupati H Ngogesa mengawali arahannya. Menurut bupati, sektor kesehatan merupakan faktor penting dalam penguatan sumber daya manusia, karenanya Pemkab Langkat telah mencanangkan layanan kesehatan 24 jam di seluruh Puskesmas di daerah ini.

Pada bagian lain bupati berpesan agar keberadaan perawat mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Perawat harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuannya sesuai kebutuhan masyarakat, ujar bupati seraya mengajak seluruh tenaga kesehatan yang telah diberikan amanah kedudukan dan fasilitas dari negara agar dapat mengedepankan sisi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara Ketua PPNI Sumut Evi Karota Bukit dalam sambutannya menyampaikan keberadaan perhimpunan perawat merupakan wujud tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien sesuai standar, kewenangan dan kompetensi perawat. Sebelumnya Ketua PPNI Kab. Langkat yang baru saja dilantik H.M. Ansyari mengajak anggotanya untuk membulatkan tekad dan semangat berbuat yang terbaik bagi kemajuan dan pengembangan dunia keperawatan di Kabupaten Langkat khususnya.

Kebijakan yang dilakukan Bupati H Ngogesa merupakan peluang bagi perawat untuk lebih mampu berbuat ikhlas di masyarakat dan sepatutnya kita mendukung pemimpin yang peduli akan kesehatan warganya, sebut Ansyari disambut applaus ratusan perawat yang hadir, sembari menjelaskan bahwa sosok H Ngogesa jauh sebelum menjabat sebagai bupati telah menunjukkan kepeduliannya akan peran penting kesehatan dengan membangun Rumah Sakit Delia di kampungnya yang cukup banyak membantu masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga Bupati Ngogesa secara pribadi memberikan 400 helai kain sarung kepada seluruh perawat yang turut hadir dan cenderamata kepada para pengurus PPNI masa bhakti sebelumnya, serta memberikan makan siang nasi kotak kepada seluruh perawat yang hadir.

Kepengurusan PPNI Kabupaten Langkat masa bhakti 2012-2016 terdiri dari Ketua Muhammad Ansyari, Sekretaris Ahmad Zain, Bendahara Ismaidi serta dilengkapi dengan kepengurusan divisi-divisi..***
 
Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH secara simbolis menyerahkan kunci speedboat kepada Kadis Kesehatan Langkat Herman Sadeck di Serambi Jentramalay rumah dinas bupati di Stabat.

Pengurus PPNI Kabupaten Langkat Periode 2012 - 2016 Dilantik

 

 

 

Jumat 13 April 2012 06:38:51 WIB

STABAT | DNA - Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu, SH mengatakan bahwa kesehatan merupakan faktor penting penguatan sumber daya manusia, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Langkat telah mencanangkan layanan kesehatan 24 jam di seluruh Puskesmas se-Kabupaten Langkat.

"Perawat harus mampu kembangkan ilmu pengetahuannya sesuai kebutuhan masyarakat," ujar Bupati Ngogesa sembari berpesan agar kebradaan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada pelantikan Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Langkat masa bhakti 2012-2016 sekaligus Pembukaan Rapat Kerja pertama di Serambi Jentera Malay rumah dinas.

Secara simbolis Ngogesa memberikan speedboat ditandai dengan penyerahan kunci, guna mendukung pekerjaan perawat di daerah-daerah pesisir Langkat. Selain itu juga mengajak kepada seluruh tenaga kesehatan yang telah diberikan amanah kedudukan dan fasilitas dari negara agar dapat mengedepankan sisi kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan. "Tanamkan dalam diri prinsip apa yang dapat saya berikan, dan bukan pada apa yang akan saya dapatkan," tukas orang nomor satu di Langkat itu yang hadir bersama Ny. Hj. Nuraida Ngogesa.

Wakil ketua DPRD Langkat Abdul Khair mengharapkan melalui wadah organisasi ini kiranya para perawat dapat mendampingi program-program Pemerintah sebagai pelaksana untuk lebih berkarya dalam melayani kesehatan masyarakat di Bumi Langkat berseri itu.

Sementara Ketua PPNI Sumut Evi Karota Bukit dalam sambutannya menyampaikan keberadaan perhimpunan perawat merupakan wujud tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien sesuai standar, kewenangan dan kompetensi perawat.

Sebelumnya Ketua PPNI Kab. Langkat yang baru saja dilantik H.M. Ansyari mengajak anggotanya untuk membulatkan tekad dan semangat berbuat yang terbaik bagi kemajuan dan pengembangan dunia keperawatan di Kabupaten Langkat khususnya.

"Kebijakan yang dilakukan Bapak Bupati Ngogesa merupakan peluang bagi perawat untuk lebih mampu berbuat ikhlas di masyarakat dan sepatutnya kita mendukung pemimpin yang peduli akan kesehatan warganya," sebut Ansyari disambut applaus ratusan perawat yang hadir, sembari menjelaskan bahwa sosok Bupati Ngogesa jauh sebelum menjabat sebagai Bupati telah menunjukkan kepeduliannya akan peran penting kesehatan dengan membangun Rumah Sakit Delia yang cukup banyak membantu masyarakat.

Dalam kesempatan itu juga Bupati Ngogesa secara pribadi memberikan 400 helai kain sarung kepada seluruh perawat yang turut hadir dan cenderamata kepada para pengurus PPNI masa bhakti sebelumnya, serta memberikan makan siang nasi kotak kepada seluruh perawat yang hadir.

Kepengurusan PPNI Kabupaten Langkat masa bhakti 2012-2016 terdiri dari Ketua Muhammad Ansyari, Sekretaris Ahmad Zain, Bendahara Ismaidi serta dilengkapi dengan kepengurusan divisi-divisi. Hadir juga dalam cara anggota DPRD Propinsi Sumut Ir. H. Syahrial Harahap, Dekan Fakultas Keperawatan USU dr. Deddy, Ketua TP. PKK Kab. LangkatNy. Hj. Nuraida Ngogesa, Kepala SKPD, Ketua MUI  H.Achmad Mahfudz, Ormas/OKP dan undangan lainnya.(DNA/Novriandy)

Kamis, 12 April 2012

Ngogesa Sitepu Hadiri Penyerahan Speedboat Dinkes dan Pelantikan PPNI Langkat

Menuju Langkat Sehat dan Sejahtera

SERAHKAN KUNCI: Bupati Langkat H Ngogesa  Sitepu SH (kiri) menyerahkan kunci speedboat Puskesmas keliling secara simbolis kepada Kepala Dinas Kesehatan Langkat drg H Herman Shadeck MBA MSc PH.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH menghadiri penyerahan speedboat kepada Dinas Kesehatan Langkat, pelantikan pengurus baru periode 2012-2016 dirangkai rapat kerja daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Langkat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Langkat di Stabat, Rabu (11/4).

ACARA mengangkat tema ‘’Optimalisasi peran dan fungsi perawat dalam mewujudkan Kabupaten Langkat sehat dan sejahtera’’ dihadiri Muspida Plus Langkat dan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diantaranya Wakil Ketua DPRD Langkat Drs H Abdul Khair MM, Asisten II Sekdakab Langkat Indra, Kepala Dinas Kesehatan Langkat drg H Herman Shadeck MBA MSc PH, Ketua PPNI Sumut Evi Karota Bukit SKp MNS, Ketua PPNI Langkat H Muhammad Ansyari AKP SPd MKes dan undangan lain.

Bupati Langkat H Ngogesa Sitepu SH meminta jajaran pengurus dan anggota PPNI Langkat yang dilantik Ketua PPNI Sumut Evi Karota Bukit SKp MNS dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memberi pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat. ‘’Kita akan fasilitasi sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kalau memang bisa difasilitasi kenapa tidak,’’ katanya. Menanggapi harapan sebagian perawat di Langkat untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan honor daerah, Bupati mengungkapkan wewenang pengangkatan CPNS merupakan kewenangan pemerintah pusat.

‘’Pemkab Langkat tidak ada kewenangan menjadikan semua perawat menjadi PNS. Silakan perawat ikut ujian CPNS. Sedangkan untuk honor daerah akan ditangani Badan Kepegawaian Daerah dipimpin Pak Amril dimana saat ini sedang diseleksi 18 honor akan jadi PNS,’’ kata Bupati Langkat.

Kepala Dinas Kesehatan Langkat drg H Herman Shadeck MBA MSc PH berharap kiprah PPNI Langkat dan fasilitas speedboat yang dijadikan Puskesmas keliling dapat mewujudkan visi dan misi Bupati Langkat terutama dalam program pelayanan kesehatan menuju terwujudnya Langkat yang sehat dan sejahtera.

‘’PPNI Langkat dengan 700-an perawat di Langkat diharapkan dapat menjadi andalan terdepan dalam melayani kesehatan masyarakat hingga ke pelosok. PPNI diharapkan dapat bekerja sama dengan tim medis dan bidan bersatu padu melayani masyarakat akan terwujud Kabupaten Langkat yang sehat dan sejahtera,’’ katanya.

Herman juga mengingatkan pelayanan kesehatan di Langkat untuk tetap menerapkan pola 4 S yakni senyum, sapa, servis dan sehat dapat terus dilaksanakan. ‘’Perawat melayani masyarakat harus dengan 4 S sebagai motto kerja yang harus diterapkan dalam bertugas,’’ jelas dia.

Ketua PPNI Sumut Evi Karota Bukit SKp MNS juga meminta PPNI Langkat dapat berperan aktif dalam mendukung program kesehatan di Langkat lewat aspek pertolongan medis secara profesional. Dukungan terhadap kiprah PPNI Langkat juga ditunjukkan Wakil Ketua DPRD Langkat Drs H Abdul Khair MM yang bersama dengan pemerintah akan mendorong adanya intensif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan Ketua PPNI Langkat H Muhammad Ansyari AKP SPd MKes memberi apresiasi terhadap program kesehatan Pemkab Langkat. ‘’Kami akan terjun langsung ke seluruh desa dan pesisir untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat agar sehat dan sejahtera. Kami siap jadi ujung tombak tenaga kesehatan,’’ ujarnya seraya berharap perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan perawat di Langkat. (*)

DPR Targetkan RUU Keperawatan Selesai Tahun ini

jurnalparlemen.com - detikNews

Kamis, 05/04/2012 20:10 WIB

Jakarta
Rancangan Undang-undang Keperawatan (RUU Keperawatan) menjadi prioritas pembahasan pada tahun ini karena sudah diputuskan prolegnas 2012. Komisi IX DPR RI sepakat untuk menargetkan RUU Keperawatan akan selesai tahun ini.

"Kita di Komisi IX DPR semangat menargetkan selesai pembahasan RUU Keperawatan pada tahun ini. Jadi, mohon dukungan dan sarannya," ujar anggota Panja RUU Keperawatan Herlini Amran, dalam rilisnya yang diterima Jurnalparlemen.com, Kamis (5/4).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini melanjutkan bahwa sebenarnya RUU ini sudah dicetuskan sejak tahun 1989. Akan tetapi, RUU Keperawatan baru diajukan ke DPR tahun 2004, namun sampai hari ini belum jelas keberadaannya.

"Hari ini Panja Keperawatan sudah mulai melakukan pembahasan RUU Keperawatan yang di pimpin oleh dr. Ahmad Nizar Shihab yang baru dilantik menjadi ketua Panja RUU Keperawatan menggantikan dr. Ribka Tjiptaning," ujarnya.

Menurut data Kementerian Kesehatan, jumlah perawat di Indonesia sekitar 624.000 orang, sedangkan jumlah dokter mencapai 70.000 orang.

Anggota DPR dapil Kepuluan Riau ini mengatakan, dengan jumlah lulusan perawat yang besar tersebut merupakan potensi untuk pemerataan sumber daya kesehatan ke seluruh wilayah di Tanah Air. Dan, hal itu diperkuat fakta 60 persen tenaga kesehatan adalah perawat.

"Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berdasarkan Sensus 2010 sebanyak 237,6 juta orang maka rasio perawat terhadap penduduk adalah 262,6 orang perawat setiap 100.000 penduduk," tuturnya.

Beberapa tujuan dibentuknya RUU Keperawatan itu untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan nasional. Ini ; seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan.

"Penyelengaraan pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan keperawatan. Dimana penyelengaraan pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau oleh perawat yang telah tersertifikasi, registrasi, dan lisensi," ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa pengaturan mengenai keperawatan masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan masyarakat sehingga perlu diatur secara komprehensif.
(nwk/nwk)